ALI RIDHO LAPATAU
Loading...

Kamis, 26 Agustus 2010

CONTOH AD / ART LENGKAP


ANGGARAN DASAR
ORGANISASI SOSIAL LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN PEMERHATI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LSM-GPPM)
KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR

BAB I
NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1
Nama Organisasi

Organisasi sosial Lembaga Swadaya Masyarakat ini diberi nama Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LSM-GPPM
Pasal 2
Waktu

Organisasi sosial LSM ini didirikan sejak 07 September 2010 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
Tempat dan Kedudukan

Pengurus organisasi sosial Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat ini berkedudukan di Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan alamat sekretariat Jl. Sultan Hasanuddin RT.25 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4
Asas

Organisasi sosial Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 5
Maksud dan Tujuan

Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Bontang  (LSM GPPM) didirikan dengan maksud turut berperan serta aktif dalam upaya-upaya Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat
Organisasi sosial Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tujuan menghimpun potensi yang ada bersama-sama mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat.

Pasal 6
Usaha Organisasi

1.      Melakukan kontrol sosial disegala bidang kehidupan sosial masyarakat.
2.      Berusaha meningkatkan kemampuan dan kesadaran anggota organisasi untuk berpartisipasi menyukseskan program pemerintah.
3.      Menyatakan dan menyampaikan Visi, Misi, Persepsi, Sosial, Budaya dan Potensi Wilayah Kota Bontang;
4.      Untuk Dapat Berbuat Mampu didalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Bontang kepada pihak yang berwajib/berwenang.
5.      Mengembangkan kepeloporan masyarakat sewilayah Kota Bontang sehingga memilki sikap kepekaan, berani tampil ditengah-tengah masyarakat secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi rasa sosial, solidaritas dan keadilan.
6.      Meningkatkan peran serta masyarakat kota Bontang dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, analistis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pemangku kebijakan pembangunan atau lembaga pemerintah.
7.      Memberi bantuan-bantuan berupa jasa kepada seluruh anggota organisasi yang memerlukan;
8.      Memperjuangkan hak dan martabat masyarakat melalui program yang handal dan profesional;
9.      Mengembangkan lembaga-lembaga kajian, riset, analistis, serta mampu melakukan tindakan investigasi;
10.  Mampu melakukan pendampingan-pendampingan sebagai konsultan, tenaga ahli, pendampingan hukum dan kunsultasi-konsultasi sosial;
11.  Berupaya Mampu Untuk Mendirikan, Menyampaikan dan menyelenggarakan Pusat-pusat Informasi kemasyarakatan Wilayah kota Bontang;
12.  Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan, keuangan Negara dan keuangan Daerah serta manajemen pemerintahan;
13.  Mampu Memimpin dan terlibat aktif didalam mewujudkan masyarakat kota Bontang yang berbudaya, beradab dan demokratis, sehingga tata nilai kehidupan berbudaya dan berbangsa dapat berjalan secara demokratis disemua sektor-sektor sendi kehidupan masyarakat kota Bontang;
14.  Membina kerjasama dengan OKP,Ormas,LSM dll dalam membangun kota Bontang
15.  Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya.
BAB III
SIFAT

Pasal 7

1.        Organisasi sosial LSM ini bersifat dinamis, fleksibel, Sosial Kemasyarakatan, Kekeluargaan, Professional serta Independen.
2.        Dalam perjuangannya organisasi LSM ini tetap melalui cara dialog dan konsultasi secara professional yang sesuai dengan Azas Organisasi yaitu Pancasila dan UUD 1945.
3.        Organisasi sosial LSM ini lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat Bontang yang bersifat terbuka, serta menghindari sikap-sikap anarkis atau mengintimidasi Hak-hak Azasi Manusia (HAM).
4.        Organisasi sosial LSM ini lebih menekankan untuk kepentingan kemajuan tata kelola pemerintahan (Pusat/Daerah), tata kelola kehidupan sosial masyarakat se wilayah kota Bontang.
BAB IV
KEKAYAAN

Pasal 8
Kekayaan lembaga ini terdiri dari :
1.        Penghasilan dari usaha-usaha lembaga sendiri;
2.        Donatur-donatur tetap / tidak tetap, tidak mengikat (pribadi maupun lembaga);
3.        Hibah, wakap, zakat, dan shadaqah.
4.        Sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang tidak mengikat.
5.        Dana yang masuk ke lembaga disimpan disalah satu Bank atau lebih atas nama lembaga, atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Pengurus atas persetujuan Dewan Pendiri.
6.        Pengajuan dana sosial dari lembaga sosial lain ke lembaga ini harus mengajukan proposal, dan proposal tersebut diajukan ke rapat Dewan Pengurus serta disetujui oleh Dewan Pendiri.

BAB V
KEANGGOTAAN DEWAN PENDIRI DAN DEWAN PENGURUS

Pasal 9

Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Dewan Pendiri

1.      Anggota Dewan Pendiri Lembaga ini tediri dari :
a.      Mereka yang mendirikan Lembaga ini
b.      Seseorang yang atas usul dari seseorang anggota dewan pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah disetujui oleh rapat anggota dewan pendiri untuk menjadi penggantinya.
2.      Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri
3.      Pemberhentian anggota dewan pendiri dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan yang menyimpang serta merusak visi, misi citra baik lembaga.
4.      Dewan pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya lembaga.
5.      Apabila dewan anggota dewan pendiri tidak aktif 6 (enam) tahun berturut-turut diharuskan mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Pendiri.
6.      Apabila salah satu anggota dewan pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri maka penggantinya ditentukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri.

Pasal 11
Dewan Pengurus

1.      Lembaga ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, dibantu seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang pembantu menurut bidang usaha dan keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
2.      Anggota Dewan Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditentukan oleh Dewan Pendiri untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama.
3.      Menyimpang dari waktu pengangkatannya, masing-masing anggota Dewan Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Dewan Pendiri dengan alasan-alasan tertentu dan yang bersangkutan harus dipanggil diminta keterangannya.
4.      Dewan Pendiri dapat mengangkat beberapa Dewan Pakar, Penasehat atau Pelindung dan atau Pengawas.
BAB VI
KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS

Pasal 12
Kewajiban dewan pengurus
1.      Dewan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar ini, serta melakukan upaya terwujudnya dan tujuan Lembaga.
2.      Dewan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah tangga lembaga peraturan-peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini dan membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap perlu bagi lembaga dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
3.      Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 2 diatas baru dianggap sah setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pendiri.

Pasal 13
Kekuasaan dewan pengurus

Ketua, Sekretaris dan Bendahara mewakili Dewan Pengurus dan karenannya mewakili Lembaga didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengenai pengurus maupun pemilikan, menjalin kerjasama Lembaga ini dengan pihak lain maupun sebaliknya, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :
·         Meminjamkan atau meminjam uang untuk dan atas nama Lembaga.
·         Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas kekayaan lembaga.
·         Memberati Lembaga sebagai penanggung atau penjamin, diperlukan persetujuan tertulis dari Dewan Pendiri. Surat-surat keluar yang penting ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris. Surat-surat yang mengenai penerimaan keuangan ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara.

BAB VII
RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Pasal 14

Dewan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya setahun sekali, atau setiap waktu jika dianggap perlu, didahului dengan undangan resmi dan keterangan singkat tentang hal;hal yang dibicarakan. Semua rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua, jika tidak hadir diwakili oleh Sekretaris atau Bendahara. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar ini, maka rapat anggota Dewan Pengurus dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota Dewan Pengurus. Keputusan-keputusan rapat Dewan Pengurus dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota yang hadir. Dalam rapat anggota Dewan Pengurus, tiap-tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Apabila salah satu Dewan Pengurus tidak hadir dalam rapat Dewan Pengurus maka yang bersangkutan memberi kuasa kepada Dewan Pengurus yang hadir.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Sruktur organisasi sosial Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Bontang  (LSM GPPM)  sebagai berikut :

Ø  Ketua                           :
Ø  Wakil Ketua                 :
Ø  Sekretaris                    :
Ø  Bendahara                  :
Ø  Manager Program      :

Bidang Agama & Budaya
·         Koord               : 
Hukum dan HAM
·         Koord               :
Keorganisasian & Kaderisasi
·         Koord               : 
Pendidikan & SDM
·         Koord               :
Hub . Pem & Mas (HUPMAS)
·         Koord               :
Lingkungan Hidup
·         Koord               :
Pemuda & Olahraga
·         Koord               : 
Kelautan & Perikanan
·         Koord               :
Pemberdayaan Perempuan
·         Koord               : 
Perlengkapan & Transportasi
·         Koord               :
Keamanan / SATGAS
·         Koord               :

Pasal 16
Periode Masa Bakti Kepengurusan
Periode masa bakti kepengurusan Organisasi sosial Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Bontang  (LSM GPPM)  adalah 5 (lima) tahun.

PASAL 17
CABANG-CABANG
Untuk mengembangkan organisasi dapat dibentuk cabang-cabang di setiap kabupaten / Kota dan di setiap kecamatan. Cabang LSM GPPM di setiap Kabupaten Kota dinamakan Forum GPM Kabupaten / Kota. Sedangkan di setiap kecamatan dinamakan Forum GPPM Kecamatan. Kepengurusan Forum GPPM terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara yang dibantu beberapa orang ketua Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

BAB IX
TAHUN BUKU

Pasal 18

Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu September sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember. Untuk pertama kalinya pada tahun buku ditutup pada bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (2010), buku-buku Lembaga harus ditutup selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tutup buku, dari penutupan buku-buku tersebut oleh Dewan Pengurus harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan pengeluaran Lembaga selama 1 (satu) tahun. Perhitungan tersebut disertai pertanggung jawaban yang bersangkutan berikut laporan tahunan, harus disampaikan kepada rapat anggota Dewan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut oleh Dewan Pendiri, berarti memberikan pelunasan dan pembenahan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas segala tindakan dan perbuatan terhadap Lembaga selama 1 (satu) tahun buku yang bersangkutan.

BAB X
PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

PASAL 19
Keputusan untuk merubah dan menambah peraturan Lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat anggota Dewan Pendiri sekurang-kurangnya lebih satu dari jumlah anggota yang hadir. Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pendiri, apabila Ketua Dewan Pendiri tidak hadir maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Dewan Pendiri yang hadir. Setiap mengadakan rapat anggota Dewan Pendiri harus melalui undangan secara tertulis dan dikirimkan maksimal 2 (dua) minggu sebelum hari “H”. Keputusan untuk membubarkan Lembaga ini hanya dapat dilaksanakan oleh rapat anggota Dewan Pendiri berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan Lembaga tidak layak untuk operasional.

BAB XI
LIKUIDASI

Pasal 20
Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus untuk menyelesaikan hutang Lembaga ini dibawah pengawasan Dewan Pendiri, dan sisa kekayaannya jika ada penggunaannya akan ditentukan oleh Dewan Pendiri dengan memperhatikan maksud dan tujuan Lembaga.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSM-GPPM adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan dalam Anggaran Rumah Tangga.

DITETAPKAN DI : Bontang
PADA TANGGAL : 01 September 2010
PENGURUS
Ketua                                                                                      Sekteraris

(..............................)                                                                (.................................)

















ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI SOSIAL LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN PEMERHATI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LSM-GPPM)

BAB
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi Anggota Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
·         Berumur antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun
·         Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) menerima dan memperjuangkan, menerima landasan perjuangan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum dan peraturan-peraturan organisasi.
·         Menyatakan diri untuk menjadi anggota Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) melalui proses calon anggota.
·         Diteliti dan disaring untuk kemudian ditetapkan oleh dewan pimpinan sesuai domisili calon berdasarkan peraturan Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) tentang keanggotaan
Pasal 2
Keanggotaan Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) terdiri atas :
·         Pendiri Organisasi; yaitu orang-orang yang dalam akta pendirian dinyatakan sebagai pendiri Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM)
·         Anggota Tetap; adalah orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi dan bersedia berjuang secara aktif demi tercapainya tujuan Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM)
·         Anggota Biasa; adalah orang-orang yang simpati terhadap perjuangan Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) serta menyatakan diri untuk menjadi anggota.
·         Anggota Luar Biasa; adalah orang-orang atau lembaga profesi yang karena mempunyai jasa yang luar biasa diminta sebagai anggota Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM)
·         Anggota Kehormatan; adalah orang-orang karena jabatan dan pengaruh yang dimilikinya dinyatakan/diminta sebagai anggota.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3
Setiap anggota berkewajiban :
·         Menghayati dan mengamalkan landasan perjuangan dan mematuhi AD/ART organisasi.
·         Mentaati keputusan-keputusan hasil musyawarah anggota.
·         Melaksanakan dan mentaati semua keputusan organisasi.
·         Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas.
·         Mencegah setiap usaha dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
·         Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat.
Pasal 4
Setiap anggota berhak
·         Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM).
·         Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.
·         Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
·         Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan bimbingan sebagai kader.
·         Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturan organisasi.
Pasal 5
Anggota berhenti karena :
1.      Meninggal dunia
2.      Atas permintaan sendiri
3.      Diberhentikan
4.      Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III
K A D E R

Pasal 6
Kader Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (GPPM) adalah tenaga inti penggerak organisasi disetiap tingkatan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria :
1.      Mental ideologi
2.      Prestasi
3.      Kepemimpinan
4.      Kemampuan berdiri sendiri
5.      Kemampuan pengembangan diri
6.      Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan
7.      Ketentuan tentang jenjang kader diatur dalam peraturan organisasi

BAB IV
IDENTITAS ORGANISASI
Pasal 7
1. Organisasi Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (GPPM) memiliki lambang, Objek Tangan menadah hati dan empat bintang pada sisi atas didalam lingkaran Bumi merah putih Indonesia melambangkan LSM-GPPM adalah organisasi Pemerhati dan Pemberdaya masyarakat dimana akan selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat dengan tetap menyeimbangkan empat unsur/elemen mikrokosmos.
Pasal 8
Setiap simbol yang muncul dari lambang Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) mempunyai arti sebagai berikut
1.      Bentuk lingkaran dengan tulisan Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat dari logo merepresentasikan tekad yang bulat dari para penggagas, pendiri dan pengurus serta para anggotanya untuk bahu-membahu memperhatikan dan memberdayakan masyarakat Bontang didalam Bumi Indonesia.
2.      Empat bintang melambangkan empat unsur/elemen energy mikrokosmos penyeimbang.
3.      Dua tangan menadah melambangkan tanggung jawab. Selain daripada itu juga berarti bahwa didalam kehidupan senantiasa terdapat dua unsur yang serupa dan saling meyeimbangkan.
4.      Objek Hati melambangkan mayarakat/rakyat yaitu manusia mahluk yang sangat berharga sebagaimana hati adalah organ yang sangat pentiing pada tubuh manusia.
Pasal 9
Bendera Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) berwarna putih dengan logo organisasi di tengah-tengah.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/ KEMASYARAKATAN, PROFESI/FUNGSIONAL

Pasal 10
Hubungan kerjasama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) dengan organisasi kemasyarakatan, dilakukan berdasarkan kesamaan visi, misi, dan dalam program perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedaulatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tata cara menjalin hubungan kerjasama diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VI
HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 11
·         Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah anggota dan rapat kerja diatur sebaga berikut :
·         Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.
·         Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 12
·         Iuran anggota ditentukan oleh peraturan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM).
·         Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat (LSM-GPPM) wajib dipertanggungjawabkan dalam forum yang ditentukan oleh peraturan organisasi.
·         Khusus dalam penyelenggaraan musyawarah anggota dan rapat kerja, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada dewan pimpinan yang setingkat melalui panitia verifikasi yang dibentuk untuk itu.

BAB VIII
PENYEMPURNAAN

Pasal 13
Penyempurnaan anggaran rumah tangga dapat dilakukan oleh rapat kerja Pengurus bersama dewan Pendiri yang khusus membicarakan hal tersebut, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada musyawarah anggota berikutnya.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 14
Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan organisasi oleh dewan pimpinan pusat. Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



DITETAPKAN DI : Bontang

PADA TANGGAL : 01 September 2010
PENGURUS
Ketua                                                                                      Sekteraris

(..............................)                                                                (.................................)

5 komentar:

Budiarti mengatakan...

trima kasih artikel ini sangat bermanfaat untuk membantu menyusun AD/ART BMS yang sedang kami susun

sekhanfrenstore mengatakan...

izin copy buat perbandingan, semoga bermanfaat.

Tiar ibanic alvaro mengatakan...

makasih banyak ini sangat bermanfaat ,ijin copy gan

Anonim mengatakan...

Ijin copy gan buat perbandingan..nuhun....

jauhari mengatakan...

ijin copy boss...

Poskan Komentar

Beri koment dong, karena komentar anda sangat bermanfaat buat perkembangan blog kami
Terima kasih.

Bhalanipa Mandar. Diberdayakan oleh Blogger.
Powered by Blogger